Author name: toto suharya

SATUAKSI – Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) mengambil langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan. Melalui lokakarya pengembangan desain studi pendokumentasian praktik baik kepala sekolah perempuan, AKSI berkomitmen untuk mengumpulkan dan memublikasikan kisah sukses para pemimpin perempuan yang selama ini kurang terlihat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bale Atikan BBGTK Provinsi Jawa Barat pekan lalu mendapat dukungan dari Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), kemitraan pendidikan antara Indonesia dan Australia.

Ketua Umum DPP AKSI, Dudung Nurullah Koswara, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan signifikan antara jumlah guru perempuan dan kepala sekolah perempuan di Indonesia. Berdasarkan studi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024, meskipun 68 persen guru di Indonesia adalah perempuan, hanya 44 persen yang berhasil menduduki posisi kepala sekolah. “Ketimpangan ini semakin terasa di setiap jenjang pendidikan. Kepemimpinan perempuan mencapai 49 persen di SD, namun turun drastis menjadi 34 persen di SMP, 29 persen di SMA, dan hanya 27 persen di SMK,” papar Dudung di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/11).

Temuan serupa juga diperkuat oleh studi baseline INOVASI tahun 2025 di berbagai wilayah kerja. Jumlah kepala sekolah perempuan hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun jumlah guru perempuan jauh lebih banyak.

Dudung menjelaskan bahwa sejumlah faktor menyebabkan ketimpangan ini, antara lain norma sosial dan budaya, keterbatasan akses terhadap pengembangan kepemimpinan, minimnya jejaring profesional, serta tantangan peran domestik dan profesional. “Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk memimpin. Namun, perempuan masih menghadapi tantangan seperti bias sosial, kebijakan yang belum sepenuhnya afirmatif, serta beban ganda di rumah. Mengakui hambatan ini penting untuk mendorong ruang dialog yang konstruktif,” tegasnya.

Dudung mengatakan pengalaman para kepala sekolah perempuan menunjukkan bahwa dengan dukungan, baik dari keluarga, komunitas, maupun kebijakan institusional, perempuan dapat berperan aktif dalam kepemimpinan. “AKSI berusaha mendorong sistem pendidikan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perempuan,” tegasnya.

Direktur Program INOVASI, Sri Rezki Widuri, mengapresiasi upaya AKSI yang mendokumentasikan praktik baik kepala sekolah perempuan sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan perempuan. Ia mendorong semua pihak untuk bekerja sama memperkuat peran perempuan di sektor pendidikan. “Ketika lebih banyak guru dan kepala sekolah perempuan saling berbagi pengalaman, strategi, dan mentoring, ekosistem kepemimpinan pendidikan di Indonesia akan semakin kuat. Ruang-ruang pembelajaran dan jejaring seperti ini harus terus kami kembangkan bersama,” ujar Sri.

Lokakarya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur. Perwakilan AKSI dari ketiga daerah tersebut turut berpartisipasi secara dalam jaringan (daring) untuk memastikan desain studi yang aplikatif dan kontekstual. Sepanjang kegiatan, peserta mengikuti sesi paparan penguatan konsep kepemimpinan, diskusi reflektif berbagi pengalaman, dan pleno penyepakatan draf desain studi. Hasil dari lokakarya ini akan menjadi acuan pelaksanaan pendokumentasian praktik baik di lapangan. ###

SATUKASI – Kerjasama AKSI dengan INOVASI, pada tanggal 11 Maret 2026 akan lakukan Gelar Wicara “Meperkuat Kepemimpinan Perempuan untuk Pendidikan Indonesia lebih Inklusif, di Gedung Kemendikdasmen Jakarta. Bisa dikuti live youtube INOVASI dan TVAKSI. Tema ini berangkat dari kondisi kepemimpinan perempuan di sekolah masih dominan laki-laki. Sementara jumlah guru perempuan sudah lebih banyak dari laki-laki. Berdasarkan data base anggota AKSI di seluruh Indonesia, kepala sekolah perempuan kurang lebih 39% dan kepala sekolah laki-laki 61%.

AKSI bekerjasama dengan INOVASI mencoba mengurai permasalahan yang terjadi di kaum perempuan terkait dengan kepemimpinan. Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI mengatakan hambatan munculnya kepemimpinan kaum perempuan di sekolah ada dua yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal, berkaitan dengan mindset dan motivasi berprestasi kaum perempuan yang masih stereotif. Terkadang cara berpikir kaum perempuan masih terbentuk sesuai dengan arus utama pola pikir yang dimiliki masyarakat. Pola pikir-pola pikir perempuan sebagai pekerja di rumah tangga, mengurus anak, dan berbakti pada suami, dimiliki kaum perempuan sendiri.

Faktor eksternal,  berkaitan dengan pengaruh lingkungan seperti pemikiran agama, tradisi, ekonomi, dan politik. Di masyarakat narasi ajaran agama bahwa pemimpin adalah lak-laki masih kuat. Tradisi masyarakat sering memosisikan perempuan adalah pekerja rumah tangga, menjaga harta suami, mengurus anak, dan suami adalah kepala keluarga.

Fakta penelitian, perempuan yang bekerja diluar rumah memiliki jam kerja lebih lama dari laki-laki. Perempuan yang bekerja di luar rumah, selalu melakukan tugas-tugas di rumah tangga. Kondisi ini diakui oleh kepala sekolah perempuan di Indonesia. Kondisi beban kerja kadang menjadi pertimbangan perempuan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemimpinan.

Di lingkungan kerja, jarang ada kebijakan-kebijakan kerja yang ramah terhadap kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan di dunia kerja jarang mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Jarang ada tempat kerja menyediakan tempat bermain anak, pengasuh, dan ruang menyusui.  Hal ini membuat lingkugan kerja tidak nyaman bagi perempuan. Kebijakan seperti cuti hamil, cuti haid, kadang masih ada yang mempermasalahkan di lingkungan kerja.

AKSI dengan INOVASI mengangkat masalah ini ke publik untuk mendorong kaum perempuan berani tampil, mempersiapkan diri, dan berkarir menjadi kepala sekolah perempuan di dunia pendidikan. Posisi laki-laki dan perempuan tidak bersifat struktural tapi bersifat fungsional. Lakai-laki dan perempuan berkolaborasi saling melengkapi dalam memajukan pendidikan Indonesia, untuk Indonesia emas 2045.***

SATUAKSI – Bangsa Indonesia kaya dengan budaya. Mitos-mitos bisa jadi alat untuk mengembangkan budaya produktif sesuai zaman. Mitos menghormati kepemimpinan kaum perempuan dapat diambil dari mitos-mitos tentang perempuan yang dikenal luas di Indonesia.

Kerjasama antara AKSI dengan INOVASI, mencoba mengankat teman kepemimpinan perempuan dalam pendidikan. dalam acara ngobrol santai AKSI dengan INOVASI, di Lantai 5 Ruang Diskusi Perpustakaan Daerah Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. 

Kita kenal salah satu mitos paling di nusantara adalah Nyai Roro Kidul. Salah satu versi menyebutkan ia adalah Putri Kadita dari Kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, ia difitnah oleh selir raja hingga menderita penyakit kulit yang parah.
Karena putus asa, ia terjun ke Laut Selatan. Air laut menyembuhkan penyakitnya dan ia pun menjadi penguasa abadi di sana. Nyai Roro Kidul hingga sekarang menjadi mitos penguasa laut selatan. 

Selanjutnya mitos dari Jawa Barat yaitu kisah Dayang Sumbi, seorang putri yang terasing di hutan. Suatu ketika, ia bersumpah akan menikahi siapa pun yang mengambilkan alat tenunnya yang jatuh. Ternyata yang diambil adalah seekor anjing sakti bernama Tumang. Suatu ketika, tanpa senagaja Sangkuriang membunuh si Tumang. Ibunya marah dan mengusirnya.

Sangkuring sudah dewasa bertemu dengan perempuan bukan yang lain adalah ibunya. Sangkuring tidak sadar bahwa yang dicintai adalah ibunya. Dayang Sumbi membatalkan perkawinan dengan membuat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Sangkuriang. Sangkuring menendang perahu buatannya menjadi Gunung Tangkuban Parahu.

Kita juga kenal kisah dari Sumatera Barat. Mande Rubayah adalah nama tokoh ibu dalam cerita Malinkundang. Mande Rubayah adalah ibu tunggal yang sangat menyayangi anaknya, Malin Kundang. Ia merelakan Malin pergi merantau untuk mencari nasib yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun, Malin kembali menjadi saudagar kaya raya dengan istri yang cantik.

Namun, karena malu akan kemiskinan ibunya, Malin berpura-pura tidak mengenalnya dan bahkan menghinanya di depan umum. Sakit hati karena pengkhianatan tersebut, Mande Rubayah berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya. Tiba-tiba, badai besar datang dan Malin Kundang berubah menjadi batu.

Mitos-mitos kisah perempuan Nyi Roro Kidul, Dayang Sumbi, Mande Rubayah, memberi pesan moral bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan dalam kepemimpinan. Mitos-mitos perempuan beredarnya kaum perempuan yang dipersonifikasikan sebagai penentu keputusan. Ini bisa jadi jadi narasi bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya menghormati kepemimpinan kaum perempuan.*** 

SATUAKSI – Amanat Kongres Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) 2025 di Bandung, telah memasukan program dana abadi ke dalam AD/ART.

Di sampaikan kepada seluruh peserta kongres, bahwa dana abadi adalah inovasi program untuk menjamin kelancaran kegiatan organisasi AKSI di masa mendatang.

Menurut Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI , harapannya ke depan para kepala sekolah anggota AKSI tidak mengalami kesulitan dalam hal dana kegiatan.

Minimal dalam setahun sekali AKSI bisa mengadakan Rakernas dengan biaya penuh dari organisasi. Dr. Toto menyadari sebuah organisasi tidak akan jalan tanpa dana.

Namun, untuk mendapatkan dana kegiatan tidak akan selama organisasi menggantungkan pada iuran anggota, atau bantuan dari donatur, atau pemerintah.

Jika saat ini, pemerintah telah memiliki kepedulian pada Organisasi Profesi Guru (OPG) melalui kebijakan fasilitasi OPG, dana abadi bisa jadi penunjang peningkatan kegiatan organisasi.

Dana abadi AKSI diambil dari anggota melalui konsep dana wakaf bukan iuran. Konsep wakaf punya aturan khusus mengingat dimana wakaf harus dalam bentuk aset.

Dana wakaf akan dikonversi menjadi aset tumbuh dan seumur hidup tidak boleh diperjualbelikan. Aset wakaf hanya boleh dimanfaatkan hasilnya.

Dana wakaf diinfestasikan pada perusahaan terpercaya, di bawah pengendali pengelola dana abadi AKSI dengan surat keputusan dari Ketua Umum DPP AKSI.

Pengelola dana abadi terdiri dari unsur pengawas, ketua umum, sekjen, dan bendahara umum. Dituntujuk sebagai menajer investasi adalah Sekjen DPP AKSI.

Program dana abadi termasuk hal baru dan perlu keberanian untuk mencobanya. Sesuai dengan mandat kongres AKSI V di Bandung, pengurus 2025-2029 harus berupaya mewujudkannya.

Saat ini pengumpulan dana abadi sudah berjalan dan sudah terkumpul Rp. 2.600.630,-. Disimpan dalam aset di pasar modal pada perusahan terpercaya.

Perusahaan bergerak di energi terbarukan, dan selalu memberikan keuntungan dalam satu tahun dua kali. Dari hasil investasi inilah organisasi AKSI akan dibiayai.***

SATUAKSI – Konsolidasi Nasional Pendidikan berlangsung di depok, 9-11 Februari 2026. Asosisasi Kepala Sekolah Indonesia menjadi bagian dalam kegiatan konsolidasi mewakili organisasi profesi. AKSI tergabung dalam komisi VII membahas tentang Tata Kelola Guru. Dalam diskusi, komisi VII menyoroti masalah pemenuhan kebutuhan guru dan penataan guru.

Terjadi perbedaan sudut pandang antara data guru di kementerian dalam negeri dengan kebutuhan lapangan. Data kementerian dalam negeri mencatat rasio guru sudah sesuai dengan standar UNESCO yaitu 1-20. Data sudah menunjukkan jumlah guru dibanding jumlah siswa sudah menunjukkan rasio 1:21.

Sementara realitas di lapangan khsusnya jenjang SMA, SMK, terjadi kekurangan guru mata pelajaran. Pendataan guru harus berdasarkan kondisi nyata dilapangan dengan melihat data dapodik per sekolah. Di dalam dapodik tertulis kebutuhan guru bersumber pada mata pelajaran.

Perlu kajian untuk penetapan periodisasi kepala sekolah. Di daerah terjadi kesulitan pemenuhan posisi kepala sekolah. Di jenjang SD dan SMP, ada daerah kesulitaan memenuhi posisi kepala sekolah dengan syarat III/c. Akibat keterlambatan pengangkatan ASN, guru-guru yang sudah mencapai pangkat golongan III/c masih sedikit.

Dengan risiko tinggi, guru-guru di tingkat SD, SMP, tidak berminat jadi kepala sekolah. Guru tidak mau ditempatkan jauh dari rumah. Guru menghitung kebutuhan ekonomi dengan penempatan kepala sekolah jauh dari rumah. Kondisi ini menyulitkan dinas pendidikan dalam memenuhi posisi kepala sekolah.

AKSI mengusulkan solusi, pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempersulit keadaan. Periodisasi kepala sekolah harus mendapat kajian mempertimbangkan berbagai kondisi SDM di daerah. Dengan kondisi distribusi guru tidak merata, akibat moratorium pengangkatan guru PNS, sekolah-sekolah telah mengalami stagnasi regerasi kebutuhan guru.

Pemenuhan kebutuhan guru melalui PPPK Penuh dan Paruh Waktu, menyisakan masalah dalam kualitas guru dan penempatan. PPPK paruh waktu, diberbagai daerah mendapat gaji tidak layak. Penempatan guru PPPK tidak fleksibel menyulitkan daerah menempatkan guru sesuai kebutuhan. Pengangkatan PPPK paruh waktu, melahirkan ribuan guru honorer tidak mendapat jam mengajar.

AKSI mengusulkan untuk memberi ruang kembali kepada sekolah negeri dalam kondisi darurat dapat memenuhi kebutuhan guru melalui kontrak pengadaan guru dari dana BOSP. Kebijakan ini dapat menyelamatkan pembelajaran siswa dari kekosongan guru dan ketidaksesuaian guru dengan mata pelajaran.***