Berita Kegiatan

SATUAKSI – Konsolidasi Nasional Pendidikan berlangsung di depok, 9-11 Februari 2026. Asosisasi Kepala Sekolah Indonesia menjadi bagian dalam kegiatan konsolidasi mewakili organisasi profesi. AKSI tergabung dalam komisi VII membahas tentang Tata Kelola Guru. Dalam diskusi, komisi VII menyoroti masalah pemenuhan kebutuhan guru dan penataan guru.

Terjadi perbedaan sudut pandang antara data guru di kementerian dalam negeri dengan kebutuhan lapangan. Data kementerian dalam negeri mencatat rasio guru sudah sesuai dengan standar UNESCO yaitu 1-20. Data sudah menunjukkan jumlah guru dibanding jumlah siswa sudah menunjukkan rasio 1:21.

Sementara realitas di lapangan khsusnya jenjang SMA, SMK, terjadi kekurangan guru mata pelajaran. Pendataan guru harus berdasarkan kondisi nyata dilapangan dengan melihat data dapodik per sekolah. Di dalam dapodik tertulis kebutuhan guru bersumber pada mata pelajaran.

Perlu kajian untuk penetapan periodisasi kepala sekolah. Di daerah terjadi kesulitan pemenuhan posisi kepala sekolah. Di jenjang SD dan SMP, ada daerah kesulitaan memenuhi posisi kepala sekolah dengan syarat III/c. Akibat keterlambatan pengangkatan ASN, guru-guru yang sudah mencapai pangkat golongan III/c masih sedikit.

Dengan risiko tinggi, guru-guru di tingkat SD, SMP, tidak berminat jadi kepala sekolah. Guru tidak mau ditempatkan jauh dari rumah. Guru menghitung kebutuhan ekonomi dengan penempatan kepala sekolah jauh dari rumah. Kondisi ini menyulitkan dinas pendidikan dalam memenuhi posisi kepala sekolah.

AKSI mengusulkan solusi, pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempersulit keadaan. Periodisasi kepala sekolah harus mendapat kajian mempertimbangkan berbagai kondisi SDM di daerah. Dengan kondisi distribusi guru tidak merata, akibat moratorium pengangkatan guru PNS, sekolah-sekolah telah mengalami stagnasi regerasi kebutuhan guru.

Pemenuhan kebutuhan guru melalui PPPK Penuh dan Paruh Waktu, menyisakan masalah dalam kualitas guru dan penempatan. PPPK paruh waktu, diberbagai daerah mendapat gaji tidak layak. Penempatan guru PPPK tidak fleksibel menyulitkan daerah menempatkan guru sesuai kebutuhan. Pengangkatan PPPK paruh waktu, melahirkan ribuan guru honorer tidak mendapat jam mengajar.

AKSI mengusulkan untuk memberi ruang kembali kepada sekolah negeri dalam kondisi darurat dapat memenuhi kebutuhan guru melalui kontrak pengadaan guru dari dana BOSP. Kebijakan ini dapat menyelamatkan pembelajaran siswa dari kekosongan guru dan ketidaksesuaian guru dengan mata pelajaran.***

 

SATUAKSI – Melalui 10 program kerja AKSI 2025-2029, AKSI akan fokus pada hal-hal penting yang harus diselesaikan bangsa Indonesia. Masalah lingkungan, korupsi, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi sorotan utama dari program kerja AKSI. Untuk itu Sekjen DPP AKSI mengajak pada kepala sekolah di seluruh jenjang untuk memperkuat pembentukkan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter menggunakan berbagai pendekatan relevan sesuai dengan kodrat zaman, alam, dan keadaan. Beberapa pendekatan yang direkomendasikan oleh Kemendikdasmen.

Pertama, penerapan pembelajaran mendalam dengan menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Pembelajaran mendalam harus memberikan pengalaman belajar pada murid diantaranya memahami, menerapkan, dan merefleksi.

Untuk menerapkan pembelajaran mendalam para kepala sekolah melatih guru-guru untuk membuat materi-materi ajar kontekstual berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang dihadapi murid. Masalah kehidupan berkaitan dengan penyelesaian masalah lingkungan, penerapan budaya anti korupsi, peningkatan keterampilan hidup untuk antisipasi pengangguran, meningkatkan budaya baca untuk mengurangi angka kemiskinan, dan membudayakan hidup sehat, serta menggunakan teknologi informasi untuk berbagai kepentingan dalam segala bidang.

Para kepala sekolah diharapkan bisa mendorong pembelajaran mendalam melalui berbagai pembelajaran praktek menyelesaikan berbagai masalah lingkungan, korupsi, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai contoh penerapan masalah lingkungan dengan mengenalkan pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian, dan pengolahan sampah dari limbah organik.

Untuk mengikis budaya korupsi, murid diajarkan untuk mengelola uang sejak di sekolah. Murid diajak untuk nabung sambil investasi. nabung saham bisa dikenalkan dari sekolah sejak SD, SMP, dan SMA, dengan berkolaborasi dengan orang tua, Bursa Efek Indonesia, Sekuritas, dan kampus. Target Indonesia tahun 2025 memiliki penabung saham 86 juta atai sekitar 30% dari pepulasi penduduk Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi dan numerasi, murid diajak untuk membudayakan membaca buku sebanyak 27 buku per tahun, dan melakukan penelitian dan penyelesaian masalah dengan memafaatkan teknologi informasi. Pembelajaran STEM diterapkan di sekolah sesuai dengan kondisi murid.

Murid-murid diajarkan pola hidup sehat dan mandiri memelihara lingkungan tempat tinggal agar selalu bersih dan rapi guna mendukung kesehatan dan keindahan. Sekolah-sekolah harus serius mengajarkan hidup sehat, dengan mempraktekkan pola makan sehat, hidup sehat, buang sampah dipilih, wc bersih, dan melibatkan semua untuk jadi pemelihara lingkungan sekolah.

BERITA AKSI – Sekjen DPP AKSI Dr. Toto Suharya, S.Pd. M.Pd. menyampaikan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia adalah penjaga moral dan narasi besar bangsa Indonesia. Dipundak para kepala sekolah bergantung nasib bangsa Indonesia.

AKSI bersama organisasi profesi guru lainnya, kita semua adalah penanggung jawab masa depan bangsa. Diskusi-dikusi yang kita lakukan tidak ada lain untuk kepentingan narasi besar bangsa untuk Indonesia emas 2025. Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja keras membangun kebesaran bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. AKSI selalu berada dibalik kepentingan negara untuk kebesaran bangsa Indonesia.

Para kepala sekolah di seluruh Indonesia harus bersikap profesional, kreatif, dan inovatif, menciptakan program-program pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan murid-murid. Pengajaran bukan hanya sebataskan mengajarkan ketermapilan mengerjakan soal-soal ujian tanpa ada kaitan dengan kehidupan murid. Para kepala sekolah harus memastikan setiap pengajaran membawa perubahan pada kompetensi murid menjadi manusia yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan bernegara.

Prinsip pembelajaran mendalam harus betul-betul diterapkan menjadi pembelajaran membangun kesadaran kepada murid tentang tantangan hidup yang sedang dihadapi baik untuk dirinya maupun untuk negara. Pengajaran harus mengandung manfaat bagi murid untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Tugas dunia pendidikan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi murid dan bangsa. Masalah korupsi, kemiskinan, pengangguran, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, ilegaloging, banjir, longsor, saluran air mampet, sungai dipenuhi sampah, krisis moral budaya dan agama, semuanya berada di ranah pendidikan untuk memperbaikinya.

Melalui pembelajaran mendalam, pendekatan pengajaran harus mengedepankan konteks berkaitan dengan nilai moral, ilmu, keterampilan, dan prilaku, yang harus dimiliki murid-murid dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi murid sesuai dengan kondisi lingkungan yang mereka tempati.

Murid-murid harus disadarkan dengan kondisi zaman yang sedang mereka hadapi. di era teknologi informasi pola hidup sudah berubah. Teknologi informasi telah memanjakan masyarakat, pekerjaan dilakukan menjadi serba cepat dan mudah. Dalam setiap pengajaran teknologi informasi harus hadir sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup.

Dunia kerja yang dibutuhkan oleh murid-murid saat ini tidak lepas dari keterampilan memanfaatkan berbagai media teknologi informasi. Murid-murid harus didorong praktek menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bertani, berdagang, bekerja kantor, wirausaha, cinematografi, jurnalistik, pelatihan, berkesenian, olah raga, dan upacara pernikahan sekalipun, selalu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam dunia teknologi informasi semua pekerjaan menjadi mudah, efektif dan efisien.

Murid-murid harus diberi wawasan kebangsaan berkaitan dengan fungsi teknologi informasi. Isu perpecahan, konflik, pemberontakan, sparatisme, terjadi karena informasi yang dibangun di dunia informasi. Untuk menjaga keutuhan dan kebesaran bangsa, murid-murid harus diajarkan bagaimana membangun bangsa besar dengan menarasikan kebesaran bangsa. Murid-murid harus diajak peduli tentang persatuan dan kesatuan bangsa, dan dinarasikan dalam media informasi. Bangsa hebat dibangun oleh narasi rakyat yang hebat tentang bangsanya.

Narasi-narasi di media sosial yang mengarah kepada perpecahan harus disikapi oleh murid-murid sebagai ancanam terhadap bangsanya. Murid-murid tidak boleh abai terhadap masalah kebangsaan, karena kehidupan damai sejahtera ada dalam sebuah bangsa damai. Pemberontakan, perang, hanya mengajak manusia pada hidup sulit dan menderita. Mempertahankan hidup damai sejahtera jauh lebih penting dari pada sekedar merdeka tapi menderita. Dalam kondisi damai manusia bisa menciptakan kemandirian hidup tanpa ada rasa takut dan ancaman.

Indonesia sudah merdeka punya visi dan misi besar untuk sejahterakan masyarakat. Para kepala sekolah sebagai pemimpin peradaban bangsa memiliki tugas membantu masyarakat untuk meraih cita-citanya hidup damai sejahtera. Dunia pendidikan harus bahu-membahu mewujudkan visi dan misi bangsa.***

AKSI – Biliar bukan lagi identik dengan judi, minuman keras, dan prostitusi. Biliar kini sudah menjadi cabang olah raga prestasi. Persatuan Olah Raga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) sudah terbentuk diberbagai daerah.

Olah Raga Biliar bisa jadi alternatif sumber penghidupan bagi siapa saja yang berminat. Olah raga biliar belum dikenal masyarakat seperti baket, Voly, dan sepak bola, dan futsal. Murid-murid di sekolah kebanyakan masih awam.

Namun ketika salah seorang murid ketua OSIS di tanya tentang keberadaan bilir, mereka menjawab murid-murid sudah ada yang bermain biliar. Namun sejauh ini belum didalami apakah mereka bermain biliar untuk prestasi atau sekedar hobi.

Salah seorang ketua OSIS berpendapat, “kalau menurut saya bagus pak karena memang billiard juga ada peminatnya, tetapi untuk ekstra billiard harus di survey dulu sih bapak dan harus jelas siapa yang akan manage ekskulnya agar hidup ekstranya bapak, seperti halnya ekstra jurnalistik yang niatnya datang langsung dari siswa termasuk management ekstranya kemudian kemarin sudah disahkan bersama wakasek menjadi bagian dari ekskra.”

Tahap awal untuk menjadikan Biliar sebagai ektrakurikuler, perlu ada sosialisasi dari POBSI ke sekolah-sekolah. Hal ini untuk melihat sejauh mana potensi dan minat murid berminat mengikuti ektrakurikuler biliar. Untuk melakukan sosialisasi POBSI bisa datang ke sekolah-sekolah, atau mengundang murid-murid ke tempat pelatihan di POBSI, sehingga murid-murid bisa melihat langsung bagaimana POBSI mencetak atlit biliar di tempatnya.

Jika murid-murid berminat untuk membuka ektrakurikuler biliar di sekolah, pihak sekolah harus menyediakan pelatih, sarana dan prasarananya. Menurut Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI, “berbagai potensi yang ada dari murid harus terus dikembangkan sehingga murid menjadi banyak alternatif untuk berkarir dalam hidupnya.

Biliar jadi ektrakurikuler layak untuk dicoba. Para kepala sekolah bisa jadi fasilitator dalam pengembangan ekstrakurikuler biliar. Biliar olah raga melatih konsentrasi otak, emosi, keterampilan, dan menyenangkan.  Perlu keterlibatan profesional untuk menepis prasangka biliar dientik dengan keburukan di mata masyarakat.***

 

AKSI – “Pemimpin perempuan dianggap kompeten tapi menghadapi berbagai hambatan sosial, budaya, juga rendahnya kepercayaan diri”, demikian menurut laporan dari tim INOVASI. Atas dasar itu, kerjasama dengan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) bertujuan untuk menggali lebih banyak potensi kepemimpinan kepala sekolah perempuan di berbagai daerah.

Kegiatan akan difokuskan pada tiga provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di masing-masing provinsi akan digali beberapa kabupaten. Di NTT empat kabupaten, di Jawa Timur empat kabupaten, dan di Jawa Barat dua Kabupaten.

Kegiatan dilakukan kerjasama pengurus AKSI pusat dan daerah dengan tim INOVASI. Kegiatan meliputi penyusunan kriteria sosok kepala sekolah perempuan hebat di jenjang sekolah dasar, sosialisasi kriteria kepala sekolah hebat, seleksi kepala sekolah perempuan hebat, penyusunan video dokumenter kepala sekolah perempuan hebat, seminar kepala sekolah perempuan hebat di daerah, dan seminar kepala sekolah perempuan hebat di tingkat nasional.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi dukungan dan semangat kepada guru-guru perempuan untuk berani berkarir menjadi kepala sekolah perempuan hebat diberbagai daerah. Dr. Toto Suharya, S.Pd. M.Pd, Sekjen DPP AKSI mengatakan, kaum perempuan diakui memiliki tingkat ketekunan dan kesabaran dalam mengemban tugas pendidikan. Keterlibatan perempuan menjadi kepala sekolah perlu mendapat perhatian karena jumlahnya masuh dominan kaum laki-laki.

Selain dukungan dari luar, kaum perempuan juga perlu terus meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan kompetensi profesi keguruan dan kepemimpinan. Seorang pemimpin tentu memiliki berbagai tantangan berat yang harus dihadapi. Kompetensi menajerial, sosial, kewirausahaan, dan kepribadian benar-benar harus dimiliki.

Dr. Toto menyamapaikan, “pemimpin laki-laki atau perempuan, pada prinsipnya harus pandai berbagi peran antara tugas di rumah dan di dunia kerja. Tugas di rumah harus dikelola sama baiknya dengan tugas di dunia kerja. Untuk mengelola keduanya dengan baik, kembali kepada kompetensi yang harus mumpuni dimiliki.***

 

AKSI – Pengurus DPP AKSI melakukan pengukuhan Pengurus DPD AKSI Provinsi Jawa Barat. Sekjen DPP AKSI memberi amanat sukseskan program dana abadi AKSI. 

Toto Suharya, S.Pd., M.Pd., Sekjen DPP AKSI mengatakan, “Dewan Kehormatan bisa dijabat oleh para tokoh peduli pendidikan”. Para pengurus AKSI harus kepala sekolah aktif.

Purwanto, M.Pd. saat ini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah tokoh pendidikan Jawa Barat, dikenal sebagai tokoh pendidikan bidang kearifan lokal Budaya Sunda.

Dalam bukunya yang berjudul “ Menyemai Karakter Linuhung ” Beliau secara konsisten menerapkan praktik-praktik pendidikan berbasis kearifan lokal Sunda di tingkat satuan pendidikan.

Usai pengukuhan, Dr. Toto Sekjen DPP AKSI memberikan Arahan pada para pengurus DPD Provinsi Jawa Barat, untuk membentuk Pengurus DPC di 27 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Sekjen DPP AKSI menjelaskan pada program tahun 2025-2029 ada program baru yang tertuang dalam AD/ART, yang harus mendapat perhatian para pengurus.

Dalam jangka panjang, Pengurus DPP, DPD, dan DPC, harus mengupayakan Dana Abadi Organsisi AKSI, sebagai dana investasi jangka panjang untuk mendukung kelangsungan AKSI.

Dana Abadi bersumber dari wakaf untuk pengurus dan anggota Organisasi Profesi AKSI. Dana disimpan dalam jangka panjang dalam bentuk aset investasi di pasar modal.

Aset termasuk wakaf yang tidak boleh diperjualbelikan, kecuali untuk diambil manfaatnya dari keuntungan untuk kepentingan berbagai biaya kegiatan organisasi maupun operasional.

Menurut Dr. Toto program ini sangat strategis karena dapat menjadi motor penggerak roda organisasi dalam berbagai kondisi. 

Dana wakaf bersifat sukarela untuk kepentingan organisasi bahkan ke depan manfaat dana dari hasil investasi dapat digunakan untuk bantuan-bantuan sosial AKSI.

Dr. Toto menghimbau agar para kepala sekolah dapat bergabung menjadi anggota AKSI dengan mendaftar secara online di web: kartu.satuaksi.id. untuk mendapatkan kartu anggota AKSI.***

Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd. terpilih sebagia Ketua Umum DPP AKSI. Pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2025, bertempat di Hotel Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung, telah diselenggarakan Kongres V Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) yang dihadiri oleh para pengurus DPP, DPD, serta perwakilan kepala sekolah dari seluruh provinsi di Indonesia.
Kongres ini merupakan forum tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya serta penetapan arah kebijakan organisasi dan pembentukan pengurus baru untuk masa bakti berikutnya.
Melalui sidang pleno yang dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih, Kongres V AKSI telah membahas dan menetapkan beberapa keputusan strategis, salah satunya adalah pembentukan dan pengesahan Pengurus Pusat AKSI Masa Bakti 2025–2029.
Hasil kongres menetapkan bahwa struktur kepengurusan baru terdiri atas:

• Ketua Umum, Ketua Wilayah
• Sekretaris Jenderal
• Bendahara Umum
• Serta bidang-bidang strategis yang mendukung visi dan misi organisasi dalam memperkuat kepemimpinan kepala sekolah di Indonesia.

Proses pemilihan dan penetapan dilakukan secara musyawarah mufakat, dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan kontribusi para calon terhadap pengembangan organisasi. Dengan ditetapkannya Pengurus Pusat AKSI Masa Bakti 2025–2029, diharapkan kepemimpinan baru ini dapat meneruskan semangat kolaborasi, integritas, dan inovasi untuk menjadikan AKSI sebagai
wadah profesional yang kuat, berkarakter, dan berperan nyata dalam peningkatan mutu pendidikan nasional.

Surat Keputusan Ketua Umum DPP AKSI Menetapkan tempat Kongres V di kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Hari Kamis-Sabtu, Tanggal 22-24 Mei 2025

AKSI – Berdasarkan SK No. 37/SK/DPP-AKSI/X/2024 Kongres AKSI V telah ditetapkan dilaksanakan di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam kegiatan Kongres diundang seluruh pengurus dan anggota AKSI perwakilan provinsi diwakili dari kepala sekolah jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

Kongres akan mengundang tokoh-tokoh penting di republik Indonesia, untuk bersama-sama berjuang melalui pendidikan dengan mendukung upaya peningkatan kompetensi kepala sekolah untuk mewujudkan kepala sekolah profesional dalam memberikan layanan pendidikan bermutu di seluruh pelosok. Kepala sekolah merupakan tokoh penting di dunia pendidikan, karena kepala sekolah adalah kapten kesebelasan yang menjamin kualitas layanan pendidikan.

Kuota peserta per provinsi akan ditentukan kemudian melalui rapat panitia kongres AKSI V Balikpapan. Saat ini panitia kongres sedang berkoordinasi dengan pengurus DPD AKSI Provinsi Balikpapan untuk merancang terlaksananya kongres. Tema kali ini “Indonesia Emas 2045 Kepala Sekolah Hebat Indonesia Kuat”. Semoga Indonesia tetap jaya, semangat terus maju pantang mundur demi kejayaan negara. Optimis Tanpa Batas….Semoga Allah melancarkan urusan kita semua.

Webinar Internasional Bersama Global Peace Foundation…Tunggu Webinar Selanjutnya…

AKSI – A Problem Solving Approach for Peace. Tema ini menjadi narasi besar yang harus terus disebarluaskan. Jumlah penduduk bumi kurang lebih 8 Miliar. Semakin banyak populasi manusia jika tidak terkontrol dengan baik akan terjadi kekacauan. Pola pendidikan harus melatih manusia pandai dalam menyelesaikan masalah agar eksistensi manusia tetap damai sekalipun jumlahnya terus bertambah banyak.

Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd, mengatakan , “semakin banyak manusia semakin banyak masalah tercipta”. Pendidikan dengan pendekatan problem solving menjadi model pembelajaran yang harus terus dikembangkan secara berkelanjutan, dari pendidikan usia dinia sampai tingkat pendidikan tinggi. Pendekatan problem solving melatih murid-murid menjadi pemimpin yang baik. Sebaik-baiknya pemimpin mereka yang bisa membantu masyarakat menyelesaikan masalah.

Ketua Umum DPP AKSI Dr. Asep Tapip Yani, M.Pd. Serahkan Buku Pada Mendikbuddasmen Prof. Abdul Mu’ti

Ketua DPP Umum AKSI Dr. Asep Tapip Yani, M.Pd. menyatakan siapapun pemerintahnya, Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) selalu siap terlibat aktif dalam program-program pendidikan yang digulirkan pemerintah. AKSI memiliki visi dan misi untuk kemajuan bangsa, maka dari itu AKSI selalu hadir untuk kemajuan bangsa Indonesia.

AKSI adalah organisasi profesional, selalu memihak dalam rangka kepentingan negara. Di bawah undang-undang 1945 AKSI mengemban misi tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto pada HGN 2024. Beliau mengatakan, “ketika negara-negara maju memprioritaskan angggaran pertahanan dalam APBN, Indonesia memprioritaskan pendidikan dalam APBN”. AKSI menyambut baik langkah ini, dan siap berusaha keras untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di satuan-satuan pendidikan.