Berita Kegiatan

SATUAKSI – INOVASI dan AKSI kerjasama dukung peningkatan kompetensi kepemimpinan perempuan di sekolah. Jumlah guru di Indonesia kurang lebih 70% perempuan dan 30% laki-laki. Kepemimpinan perempuan sangat diandalkan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Kepala sekolah perempuan dinilai punya kemampuan memimpin sekolah dengan pendekatan-pendekatan humanis dan inklusif.

Kepemimpinan perempuan tidak berbeda dengan kepemimpinan laki-laki. Kepemimpinan perempuan di sekolah terbukti dapat melahirkan berbagai prestasi sekolah di tingkat daerah maupun nasional.  Para kepala sekolah perempuan bisa menjadi motor penggerak perubahan untuk pendidikan bermutu di Indonesia.

Kepemimpinan perempuan efektif, meningkatkan kaulitas layanan pendidikan, mulai dari upaya perbaikan sarana prasarana, pembelajaran di kelas, peningkatakan kompetensi guru, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, dan kolaborasi antar lembaga pendidikan, dan kerjasama bersama anggota keluarga.

Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI sangat mendukung kegiatan bersama INOVASI, dan berharap kerjasama berlanjut ke daerah-daerah provinsi lain yang ada di Indonesia. Para pengurus DPD dan DPC AKSI di Indonesia diharapkan mendukung upaya peningkatan kompetensi kepemimpinan perempuan di sekolah. Para kepala sekolah perempuan seluruh Indonesia, harus berani tampil memberikan inspirasi dengan menampilkan berbagai praktik baik yang pernah dilakukan di sekolah dan membawa dampak positif bagi warga sekolah dan dunia pendidikan pada umumnya.

SATUAKSI – Rapat Kerja Nasional  (Rakernas) AKSI tahun 2026 akan dilaksanakan di Jogjakarta. Membaca tema Implementasi Pembelajaran STEM sebagai upaya penerapan pembelajaran menadalam.

Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd. mengatakan bahwa Rakernas jadi momen penting untuk seluruh kepala sekolah Indonesia berkumpul membuat komitmen bersama untuk mengawal Indonesia emas 2045. Sudah saatnya Indonesia bangkit menjadi bangsa berdaultas secara ekonomi, pangan, energi, dan teknologi.

Dunia pendidikan akan mengawal cita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa berdaulat cinta damai, dan menjaga perdamaian dunia. Melalui swasembaga pangan dan energi, Indonesia 2045 harus menjadi negara adi daya di Asia Tenggara. Bangsa Indonesia mewarisi gen-gen cerdas sebagai generasi pengendali dunia.

Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI, mengatakan Rakernas sangat penting untuk diikuti para pengurus dan anggota untuk ikut bersama-sama membangun kesepakatan dari Sabang sampai Merauke bertekad membuat Indonesia bangkit, dengan melahirkan manusia-manusia penyelesai masalah dan berani berkorban untuk mewujudkan bangsa Indonesia cerdas dan sejahtera.

Sekolah harus diisi orang-orang terbaik yang akan melahirkan orang-orang terbaik. Kepala sekolah adalah orang-orang terbaik yang diamanahkan oleh negara untuk menciptakan layanan pendidikan berkualitas untuk menciptakan masyarakat Indonesia cerdas dan sejahtera.

Saatnya kekayaan alam Indonesia, digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Para kepala sekolah harus menciptakan sekolah sebagia tempat lahirkan generasi-generasi optimis, kreatif, berpikir positif, dan punya cita-cita besar untuk kemajuan negara. Melalui pembelajaran STEM murid dilatih untuk menjadi pemimpin penyelesai masalah bukan penghujat.

Sikap saling hujat, saling menjatuhkan antar sesama harus segera diakhiri, saatnya kita saling dukung, saling koreksi, dan saling memberi solusi, menuju Indonesia emas 2045. Para kepala sekolah bertanggung jawab penuh untuk wujudkan Indonesia emas 2045.

SATUAKSI – Kini 15 Organisasi Profesi Guru (OPG) telah terdaftar di Kemendikdasmen.  Sistem Informasi Manajemen Fasilitasi Terhadap Organisasi Profesi Guru (SIMFORPU) kini menjadi data dasar penting bagi tenaga pendidik SIMFORPU Kemendikdasmen.

Artikel ini adalah bagian dari Mitra Promedia Group dan sudah tayang dengan judul “15 Organisasi Profesi Guru Terdaftar Resmi di SIMFORPU…”
Baca selengkapnya di: https://www.gorajuara.com/edukasi/10017262450/15-organisasi-profesi-guru-terdaftar-resmi-di-simforpu

Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) menjadi salah satu OPG yang terdaftar di Kemendikdasmen dengan nomor registrasi OPG20250722003. AKSI menjadi harapan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

AKSI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam mengawal generasi emas 2045. AKSI akan terus mendorong bangsa Indonesia menjadi bangsa besar dengan kekuatan sumberdaya manusia terbesar nomor 4 dunia. AKSI akan menggerakan seluruh kepala sekolah dari jenjang PAUD, TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan SLB, untuk membentuk karakter-karakter unggul berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

AKSI bersifat independen tidak terlibat pada politik praktis, tapi berkhidmat untuk kepentingan negara dan generasi penerus bangsa. Konsentrasi AKSI dalam pendidikan adalah menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti kemampuan berpikir, kemiskinan, pengangguran, kemandirian sains dan teknologi, swasembada pangan dan energi, kedaultan ekonomi, dan masalah lingkungan.

Seluruh kepala sekolah Indonesia didorong untuk mengembangkan model pembelajaran mendalam melalui pendekatan Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM). Pembelajaran harus berbasis pada masalah dan menyelesaikan masalah. Murid-murid dilatih berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, memahami masalah, menerapkan konsep, dan reffleksi.

Seluruh kepala sekolah di Indonesia didorong untuk selalu tingkatkan kompetensi dengan bergabung dalam organisasi profes untuk berbagi praktik baik, dan saling memotivasi dengan berbagai inspirasi. Indonesia emas 2045 ada dipundang para kepala sekolah.***

SATUAKSI – Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) mengambil langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di sektor pendidikan. Melalui lokakarya pengembangan desain studi pendokumentasian praktik baik kepala sekolah perempuan, AKSI berkomitmen untuk mengumpulkan dan memublikasikan kisah sukses para pemimpin perempuan yang selama ini kurang terlihat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bale Atikan BBGTK Provinsi Jawa Barat pekan lalu mendapat dukungan dari Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI), kemitraan pendidikan antara Indonesia dan Australia.

Ketua Umum DPP AKSI, Dudung Nurullah Koswara, mengungkapkan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan signifikan antara jumlah guru perempuan dan kepala sekolah perempuan di Indonesia. Berdasarkan studi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun 2024, meskipun 68 persen guru di Indonesia adalah perempuan, hanya 44 persen yang berhasil menduduki posisi kepala sekolah. “Ketimpangan ini semakin terasa di setiap jenjang pendidikan. Kepemimpinan perempuan mencapai 49 persen di SD, namun turun drastis menjadi 34 persen di SMP, 29 persen di SMA, dan hanya 27 persen di SMK,” papar Dudung di Bandung, Jawa Barat, Senin (4/11).

Temuan serupa juga diperkuat oleh studi baseline INOVASI tahun 2025 di berbagai wilayah kerja. Jumlah kepala sekolah perempuan hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, meskipun jumlah guru perempuan jauh lebih banyak.

Dudung menjelaskan bahwa sejumlah faktor menyebabkan ketimpangan ini, antara lain norma sosial dan budaya, keterbatasan akses terhadap pengembangan kepemimpinan, minimnya jejaring profesional, serta tantangan peran domestik dan profesional. “Laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk memimpin. Namun, perempuan masih menghadapi tantangan seperti bias sosial, kebijakan yang belum sepenuhnya afirmatif, serta beban ganda di rumah. Mengakui hambatan ini penting untuk mendorong ruang dialog yang konstruktif,” tegasnya.

Dudung mengatakan pengalaman para kepala sekolah perempuan menunjukkan bahwa dengan dukungan, baik dari keluarga, komunitas, maupun kebijakan institusional, perempuan dapat berperan aktif dalam kepemimpinan. “AKSI berusaha mendorong sistem pendidikan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan perempuan,” tegasnya.

Direktur Program INOVASI, Sri Rezki Widuri, mengapresiasi upaya AKSI yang mendokumentasikan praktik baik kepala sekolah perempuan sebagai bagian dari penguatan kepemimpinan perempuan. Ia mendorong semua pihak untuk bekerja sama memperkuat peran perempuan di sektor pendidikan. “Ketika lebih banyak guru dan kepala sekolah perempuan saling berbagi pengalaman, strategi, dan mentoring, ekosistem kepemimpinan pendidikan di Indonesia akan semakin kuat. Ruang-ruang pembelajaran dan jejaring seperti ini harus terus kami kembangkan bersama,” ujar Sri.

Lokakarya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tiga wilayah, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Jawa Timur. Perwakilan AKSI dari ketiga daerah tersebut turut berpartisipasi secara dalam jaringan (daring) untuk memastikan desain studi yang aplikatif dan kontekstual. Sepanjang kegiatan, peserta mengikuti sesi paparan penguatan konsep kepemimpinan, diskusi reflektif berbagi pengalaman, dan pleno penyepakatan draf desain studi. Hasil dari lokakarya ini akan menjadi acuan pelaksanaan pendokumentasian praktik baik di lapangan. ###

 

SATUKASI – Kerjasama AKSI dengan INOVASI, pada tanggal 11 Maret 2026 akan lakukan Gelar Wicara “Meperkuat Kepemimpinan Perempuan untuk Pendidikan Indonesia lebih Inklusif, di Gedung Kemendikdasmen Jakarta. Bisa dikuti live youtube INOVASI dan TVAKSI. Tema ini berangkat dari kondisi kepemimpinan perempuan di sekolah masih dominan laki-laki. Sementara jumlah guru perempuan sudah lebih banyak dari laki-laki. Berdasarkan data base anggota AKSI di seluruh Indonesia, kepala sekolah perempuan kurang lebih 39% dan kepala sekolah laki-laki 61%.

AKSI bekerjasama dengan INOVASI mencoba mengurai permasalahan yang terjadi di kaum perempuan terkait dengan kepemimpinan. Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI mengatakan hambatan munculnya kepemimpinan kaum perempuan di sekolah ada dua yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal, berkaitan dengan mindset dan motivasi berprestasi kaum perempuan yang masih stereotif. Terkadang cara berpikir kaum perempuan masih terbentuk sesuai dengan arus utama pola pikir yang dimiliki masyarakat. Pola pikir-pola pikir perempuan sebagai pekerja di rumah tangga, mengurus anak, dan berbakti pada suami, dimiliki kaum perempuan sendiri.

Faktor eksternal,  berkaitan dengan pengaruh lingkungan seperti pemikiran agama, tradisi, ekonomi, dan politik. Di masyarakat narasi ajaran agama bahwa pemimpin adalah lak-laki masih kuat. Tradisi masyarakat sering memosisikan perempuan adalah pekerja rumah tangga, menjaga harta suami, mengurus anak, dan suami adalah kepala keluarga.

Fakta penelitian, perempuan yang bekerja diluar rumah memiliki jam kerja lebih lama dari laki-laki. Perempuan yang bekerja di luar rumah, selalu melakukan tugas-tugas di rumah tangga. Kondisi ini diakui oleh kepala sekolah perempuan di Indonesia. Kondisi beban kerja kadang menjadi pertimbangan perempuan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemimpinan.

Di lingkungan kerja, jarang ada kebijakan-kebijakan kerja yang ramah terhadap kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan di dunia kerja jarang mempertimbangkan kepentingan kaum perempuan. Jarang ada tempat kerja menyediakan tempat bermain anak, pengasuh, dan ruang menyusui.  Hal ini membuat lingkugan kerja tidak nyaman bagi perempuan. Kebijakan seperti cuti hamil, cuti haid, kadang masih ada yang mempermasalahkan di lingkungan kerja.

AKSI dengan INOVASI mengangkat masalah ini ke publik untuk mendorong kaum perempuan berani tampil, mempersiapkan diri, dan berkarir menjadi kepala sekolah perempuan di dunia pendidikan. Posisi laki-laki dan perempuan tidak bersifat struktural tapi bersifat fungsional. Lakai-laki dan perempuan berkolaborasi saling melengkapi dalam memajukan pendidikan Indonesia, untuk Indonesia emas 2045.***

 

SATUAKSI – Bangsa Indonesia kaya dengan budaya. Mitos-mitos bisa jadi alat untuk mengembangkan budaya produktif sesuai zaman. Mitos menghormati kepemimpinan kaum perempuan dapat diambil dari mitos-mitos tentang perempuan yang dikenal luas di Indonesia.

Kerjasama antara AKSI dengan INOVASI, mencoba mengankat teman kepemimpinan perempuan dalam pendidikan. dalam acara ngobrol santai AKSI dengan INOVASI, di Lantai 5 Ruang Diskusi Perpustakaan Daerah Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. 

Kita kenal salah satu mitos paling di nusantara adalah Nyai Roro Kidul. Salah satu versi menyebutkan ia adalah Putri Kadita dari Kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, ia difitnah oleh selir raja hingga menderita penyakit kulit yang parah.
Karena putus asa, ia terjun ke Laut Selatan. Air laut menyembuhkan penyakitnya dan ia pun menjadi penguasa abadi di sana. Nyai Roro Kidul hingga sekarang menjadi mitos penguasa laut selatan. 

Selanjutnya mitos dari Jawa Barat yaitu kisah Dayang Sumbi, seorang putri yang terasing di hutan. Suatu ketika, ia bersumpah akan menikahi siapa pun yang mengambilkan alat tenunnya yang jatuh. Ternyata yang diambil adalah seekor anjing sakti bernama Tumang. Suatu ketika, tanpa senagaja Sangkuriang membunuh si Tumang. Ibunya marah dan mengusirnya.

Sangkuring sudah dewasa bertemu dengan perempuan bukan yang lain adalah ibunya. Sangkuring tidak sadar bahwa yang dicintai adalah ibunya. Dayang Sumbi membatalkan perkawinan dengan membuat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Sangkuriang. Sangkuring menendang perahu buatannya menjadi Gunung Tangkuban Parahu.

Kita juga kenal kisah dari Sumatera Barat. Mande Rubayah adalah nama tokoh ibu dalam cerita Malinkundang. Mande Rubayah adalah ibu tunggal yang sangat menyayangi anaknya, Malin Kundang. Ia merelakan Malin pergi merantau untuk mencari nasib yang lebih baik. Setelah bertahun-tahun, Malin kembali menjadi saudagar kaya raya dengan istri yang cantik.

Namun, karena malu akan kemiskinan ibunya, Malin berpura-pura tidak mengenalnya dan bahkan menghinanya di depan umum. Sakit hati karena pengkhianatan tersebut, Mande Rubayah berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya. Tiba-tiba, badai besar datang dan Malin Kundang berubah menjadi batu.

Mitos-mitos kisah perempuan Nyi Roro Kidul, Dayang Sumbi, Mande Rubayah, memberi pesan moral bahwa kaum perempuan memiliki kekuatan dalam kepemimpinan. Mitos-mitos perempuan beredarnya kaum perempuan yang dipersonifikasikan sebagai penentu keputusan. Ini bisa jadi jadi narasi bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya menghormati kepemimpinan kaum perempuan.*** 

SATUAKSI – Amanat Kongres Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) 2025 di Bandung, telah memasukan program dana abadi ke dalam AD/ART.

Di sampaikan kepada seluruh peserta kongres, bahwa dana abadi adalah inovasi program untuk menjamin kelancaran kegiatan organisasi AKSI di masa mendatang.

Menurut Dr. Toto Suharya, S.Pd., M.Pd. Sekjen DPP AKSI , harapannya ke depan para kepala sekolah anggota AKSI tidak mengalami kesulitan dalam hal dana kegiatan.

Minimal dalam setahun sekali AKSI bisa mengadakan Rakernas dengan biaya penuh dari organisasi. Dr. Toto menyadari sebuah organisasi tidak akan jalan tanpa dana.

Namun, untuk mendapatkan dana kegiatan tidak akan selama organisasi menggantungkan pada iuran anggota, atau bantuan dari donatur, atau pemerintah.

Jika saat ini, pemerintah telah memiliki kepedulian pada Organisasi Profesi Guru (OPG) melalui kebijakan fasilitasi OPG, dana abadi bisa jadi penunjang peningkatan kegiatan organisasi.

Dana abadi AKSI diambil dari anggota melalui konsep dana wakaf bukan iuran. Konsep wakaf punya aturan khusus mengingat dimana wakaf harus dalam bentuk aset.

Dana wakaf akan dikonversi menjadi aset tumbuh dan seumur hidup tidak boleh diperjualbelikan. Aset wakaf hanya boleh dimanfaatkan hasilnya.

Dana wakaf diinfestasikan pada perusahaan terpercaya, di bawah pengendali pengelola dana abadi AKSI dengan surat keputusan dari Ketua Umum DPP AKSI.

Pengelola dana abadi terdiri dari unsur pengawas, ketua umum, sekjen, dan bendahara umum. Dituntujuk sebagai menajer investasi adalah Sekjen DPP AKSI.

Program dana abadi termasuk hal baru dan perlu keberanian untuk mencobanya. Sesuai dengan mandat kongres AKSI V di Bandung, pengurus 2025-2029 harus berupaya mewujudkannya.

Saat ini pengumpulan dana abadi sudah berjalan dan sudah terkumpul Rp. 2.600.630,-. Disimpan dalam aset di pasar modal pada perusahan terpercaya.

Perusahaan bergerak di energi terbarukan, dan selalu memberikan keuntungan dalam satu tahun dua kali. Dari hasil investasi inilah organisasi AKSI akan dibiayai.***

SATUAKSI – Konsolidasi Nasional Pendidikan berlangsung di depok, 9-11 Februari 2026. Asosisasi Kepala Sekolah Indonesia menjadi bagian dalam kegiatan konsolidasi mewakili organisasi profesi. AKSI tergabung dalam komisi VII membahas tentang Tata Kelola Guru. Dalam diskusi, komisi VII menyoroti masalah pemenuhan kebutuhan guru dan penataan guru.

Terjadi perbedaan sudut pandang antara data guru di kementerian dalam negeri dengan kebutuhan lapangan. Data kementerian dalam negeri mencatat rasio guru sudah sesuai dengan standar UNESCO yaitu 1-20. Data sudah menunjukkan jumlah guru dibanding jumlah siswa sudah menunjukkan rasio 1:21.

Sementara realitas di lapangan khsusnya jenjang SMA, SMK, terjadi kekurangan guru mata pelajaran. Pendataan guru harus berdasarkan kondisi nyata dilapangan dengan melihat data dapodik per sekolah. Di dalam dapodik tertulis kebutuhan guru bersumber pada mata pelajaran.

Perlu kajian untuk penetapan periodisasi kepala sekolah. Di daerah terjadi kesulitan pemenuhan posisi kepala sekolah. Di jenjang SD dan SMP, ada daerah kesulitaan memenuhi posisi kepala sekolah dengan syarat III/c. Akibat keterlambatan pengangkatan ASN, guru-guru yang sudah mencapai pangkat golongan III/c masih sedikit.

Dengan risiko tinggi, guru-guru di tingkat SD, SMP, tidak berminat jadi kepala sekolah. Guru tidak mau ditempatkan jauh dari rumah. Guru menghitung kebutuhan ekonomi dengan penempatan kepala sekolah jauh dari rumah. Kondisi ini menyulitkan dinas pendidikan dalam memenuhi posisi kepala sekolah.

AKSI mengusulkan solusi, pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mempersulit keadaan. Periodisasi kepala sekolah harus mendapat kajian mempertimbangkan berbagai kondisi SDM di daerah. Dengan kondisi distribusi guru tidak merata, akibat moratorium pengangkatan guru PNS, sekolah-sekolah telah mengalami stagnasi regerasi kebutuhan guru.

Pemenuhan kebutuhan guru melalui PPPK Penuh dan Paruh Waktu, menyisakan masalah dalam kualitas guru dan penempatan. PPPK paruh waktu, diberbagai daerah mendapat gaji tidak layak. Penempatan guru PPPK tidak fleksibel menyulitkan daerah menempatkan guru sesuai kebutuhan. Pengangkatan PPPK paruh waktu, melahirkan ribuan guru honorer tidak mendapat jam mengajar.

AKSI mengusulkan untuk memberi ruang kembali kepada sekolah negeri dalam kondisi darurat dapat memenuhi kebutuhan guru melalui kontrak pengadaan guru dari dana BOSP. Kebijakan ini dapat menyelamatkan pembelajaran siswa dari kekosongan guru dan ketidaksesuaian guru dengan mata pelajaran.***

 

SATUAKSI – Melalui 10 program kerja AKSI 2025-2029, AKSI akan fokus pada hal-hal penting yang harus diselesaikan bangsa Indonesia. Masalah lingkungan, korupsi, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi sorotan utama dari program kerja AKSI. Untuk itu Sekjen DPP AKSI mengajak pada kepala sekolah di seluruh jenjang untuk memperkuat pembentukkan pendidikan karakter.

Pendidikan karakter menggunakan berbagai pendekatan relevan sesuai dengan kodrat zaman, alam, dan keadaan. Beberapa pendekatan yang direkomendasikan oleh Kemendikdasmen.

Pertama, penerapan pembelajaran mendalam dengan menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Pembelajaran mendalam harus memberikan pengalaman belajar pada murid diantaranya memahami, menerapkan, dan merefleksi.

Untuk menerapkan pembelajaran mendalam para kepala sekolah melatih guru-guru untuk membuat materi-materi ajar kontekstual berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari yang dihadapi murid. Masalah kehidupan berkaitan dengan penyelesaian masalah lingkungan, penerapan budaya anti korupsi, peningkatan keterampilan hidup untuk antisipasi pengangguran, meningkatkan budaya baca untuk mengurangi angka kemiskinan, dan membudayakan hidup sehat, serta menggunakan teknologi informasi untuk berbagai kepentingan dalam segala bidang.

Para kepala sekolah diharapkan bisa mendorong pembelajaran mendalam melalui berbagai pembelajaran praktek menyelesaikan berbagai masalah lingkungan, korupsi, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebagai contoh penerapan masalah lingkungan dengan mengenalkan pertanian ramah lingkungan, pemanfaatan lahan sempit untuk pertanian, dan pengolahan sampah dari limbah organik.

Untuk mengikis budaya korupsi, murid diajarkan untuk mengelola uang sejak di sekolah. Murid diajak untuk nabung sambil investasi. nabung saham bisa dikenalkan dari sekolah sejak SD, SMP, dan SMA, dengan berkolaborasi dengan orang tua, Bursa Efek Indonesia, Sekuritas, dan kampus. Target Indonesia tahun 2025 memiliki penabung saham 86 juta atai sekitar 30% dari pepulasi penduduk Indonesia.

Untuk meningkatkan literasi dan numerasi, murid diajak untuk membudayakan membaca buku sebanyak 27 buku per tahun, dan melakukan penelitian dan penyelesaian masalah dengan memafaatkan teknologi informasi. Pembelajaran STEM diterapkan di sekolah sesuai dengan kondisi murid.

Murid-murid diajarkan pola hidup sehat dan mandiri memelihara lingkungan tempat tinggal agar selalu bersih dan rapi guna mendukung kesehatan dan keindahan. Sekolah-sekolah harus serius mengajarkan hidup sehat, dengan mempraktekkan pola makan sehat, hidup sehat, buang sampah dipilih, wc bersih, dan melibatkan semua untuk jadi pemelihara lingkungan sekolah.

BERITA AKSI – Sekjen DPP AKSI Dr. Toto Suharya, S.Pd. M.Pd. menyampaikan Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia adalah penjaga moral dan narasi besar bangsa Indonesia. Dipundak para kepala sekolah bergantung nasib bangsa Indonesia.

AKSI bersama organisasi profesi guru lainnya, kita semua adalah penanggung jawab masa depan bangsa. Diskusi-dikusi yang kita lakukan tidak ada lain untuk kepentingan narasi besar bangsa untuk Indonesia emas 2025. Presiden Prabowo Subianto sedang bekerja keras membangun kebesaran bangsa Indonesia untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. AKSI selalu berada dibalik kepentingan negara untuk kebesaran bangsa Indonesia.

Para kepala sekolah di seluruh Indonesia harus bersikap profesional, kreatif, dan inovatif, menciptakan program-program pendidikan yang bermanfaat bagi kehidupan murid-murid. Pengajaran bukan hanya sebataskan mengajarkan ketermapilan mengerjakan soal-soal ujian tanpa ada kaitan dengan kehidupan murid. Para kepala sekolah harus memastikan setiap pengajaran membawa perubahan pada kompetensi murid menjadi manusia yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan bernegara.

Prinsip pembelajaran mendalam harus betul-betul diterapkan menjadi pembelajaran membangun kesadaran kepada murid tentang tantangan hidup yang sedang dihadapi baik untuk dirinya maupun untuk negara. Pengajaran harus mengandung manfaat bagi murid untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.

Tugas dunia pendidikan adalah menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi murid dan bangsa. Masalah korupsi, kemiskinan, pengangguran, pencemaran lingkungan, penggundulan hutan, ilegaloging, banjir, longsor, saluran air mampet, sungai dipenuhi sampah, krisis moral budaya dan agama, semuanya berada di ranah pendidikan untuk memperbaikinya.

Melalui pembelajaran mendalam, pendekatan pengajaran harus mengedepankan konteks berkaitan dengan nilai moral, ilmu, keterampilan, dan prilaku, yang harus dimiliki murid-murid dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi murid sesuai dengan kondisi lingkungan yang mereka tempati.

Murid-murid harus disadarkan dengan kondisi zaman yang sedang mereka hadapi. di era teknologi informasi pola hidup sudah berubah. Teknologi informasi telah memanjakan masyarakat, pekerjaan dilakukan menjadi serba cepat dan mudah. Dalam setiap pengajaran teknologi informasi harus hadir sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan sebagai alat untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup.

Dunia kerja yang dibutuhkan oleh murid-murid saat ini tidak lepas dari keterampilan memanfaatkan berbagai media teknologi informasi. Murid-murid harus didorong praktek menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam bertani, berdagang, bekerja kantor, wirausaha, cinematografi, jurnalistik, pelatihan, berkesenian, olah raga, dan upacara pernikahan sekalipun, selalu berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam dunia teknologi informasi semua pekerjaan menjadi mudah, efektif dan efisien.

Murid-murid harus diberi wawasan kebangsaan berkaitan dengan fungsi teknologi informasi. Isu perpecahan, konflik, pemberontakan, sparatisme, terjadi karena informasi yang dibangun di dunia informasi. Untuk menjaga keutuhan dan kebesaran bangsa, murid-murid harus diajarkan bagaimana membangun bangsa besar dengan menarasikan kebesaran bangsa. Murid-murid harus diajak peduli tentang persatuan dan kesatuan bangsa, dan dinarasikan dalam media informasi. Bangsa hebat dibangun oleh narasi rakyat yang hebat tentang bangsanya.

Narasi-narasi di media sosial yang mengarah kepada perpecahan harus disikapi oleh murid-murid sebagai ancanam terhadap bangsanya. Murid-murid tidak boleh abai terhadap masalah kebangsaan, karena kehidupan damai sejahtera ada dalam sebuah bangsa damai. Pemberontakan, perang, hanya mengajak manusia pada hidup sulit dan menderita. Mempertahankan hidup damai sejahtera jauh lebih penting dari pada sekedar merdeka tapi menderita. Dalam kondisi damai manusia bisa menciptakan kemandirian hidup tanpa ada rasa takut dan ancaman.

Indonesia sudah merdeka punya visi dan misi besar untuk sejahterakan masyarakat. Para kepala sekolah sebagai pemimpin peradaban bangsa memiliki tugas membantu masyarakat untuk meraih cita-citanya hidup damai sejahtera. Dunia pendidikan harus bahu-membahu mewujudkan visi dan misi bangsa.***